Categories
Uncategorized

Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi dimulai dari bahasa Yunani, yaitu demokrasi. Kata ini terdiri dari kata demo yang berarti orang dan krato yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Karena itu demokrasi sepadan dengan kekuatan rakyat. Kekuatan ini meliputi sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Memahami demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan yang menawarkan peluang bagi semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Di mana keputusan itu akan memengaruhi kehidupan semua orang. Makna lain adalah bahwa orang bertindak sebagai otoritas tertinggi.

Sistem pemerintahan ini memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif. Partisipasi ini dapat diwakili baik secara langsung dalam perumusan, penjabaran dan pengesahan undang-undang. Setiap pakar masterpendidikan memiliki interpretasi demokrasi sendiri. Bahkan jika itu turun ke tujuan yang sama.

Pengertian-Demokrasi
Pengertian Demokrasi

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan, yang dirancang oleh rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun Charles Costello, demokrasi mencakup sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Untuk melindungi hak-hak semua warga negara.

Sejarah Demokrasi

Sistem demokrasi mulai diterapkan dari Yunani kuno. Dengan sistem ini, orang dapat terlibat langsung dalam membuat keputusan tentang keberlanjutan suatu negara. Karena itu, semua hal yang berkaitan dengan negara harus dibicarakan langsung dengan rakyat. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang telah dibawa hingga saat ini.

Tentu saja, dengan cakupan yang sangat luas, dengan populasi hingga 250 juta penduduk, sistem ini tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sehingga orang tidak bisa lagi terlibat langsung dalam setiap keputusan pemerintah.

Karena itu terbentuk seperti sekarang, dengan DPR. Sebagai perpanjangan dari aspirasi masyarakat. Kondisi ini melahirkan istilah demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Indonesia membentuk sistem demokrasi terpimpin selama era Soekarno. Sementara demokrasi Pancasila dipromosikan pada zaman Soeharto. Sampai era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Sejarah demokrasi yang singkat ini harus dipahami oleh setiap warga negara.

Tetapi selama periode reformasi ini, Indonesia mulai fokus pada arti sebenarnya dari demokrasi. Karena dia mampu langsung menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil dan kepala daerah. Perubahan status regional dan ekspansi regional juga diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk memuaskan keinginan dan aspirasi semua orang.

Sistem pemerintahan yang lebih adil dapat dirasakan setelah pembentukan demokrasi saat ini. Orang-orang memainkan peran aktif dalam pemilihan bebas dari perwakilan dan pemimpin mereka. Kami berharap keadilan dan kesejahteraan dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia.

Prinsip Demokrasi

Setidaknya ada tujuh hal dalam prinsip demokrasi, seperti penjelasan singkat berikut.

Negara konstitusional
Prinsip ini terkait dengan Konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau untuk semua hukum yang ditetapkan. Konstitusi digunakan sebagai basis di negara dan negara. Fungsinya untuk membatasi otoritas pemerintah dan mewujudkan hak-hak rakyat. Dengan cara ini, orang tidak menerima perlakuan sewenang-wenang dari pihak berwenang.
Keadilan tidak memihak dan bebas

Pemerintah tidak bisa mencampuri keadilan. Karena sistem pemerintah menganut keadilan yang bebas. Netralitas sangat penting untuk dapat melihat masalah dengan tepat dan jelas. Sehingga hakim dapat bekerja dengan baik untuk menemukan keadilan. Kemudian tentukan keputusan yang adil dalam setiap kasus.

Kebebasan berpendapat dan berserikat
Setiap warga negara bebas mendirikan organisasi atau asosiasi. tanpa membatasi hak mereka untuk mengeluarkan pendapat. Namun, pendapat ini harus diungkapkan secara bijak.

Perubahan pemerintahan secara berkala
Jika kekuasaan tidak disalahgunakan, pemerintah harus diubah secara berkala. Minimalkan kemungkinan korupsi, kolusi, dan bahkan nepotisme. Pemilihan harus dilakukan dengan jujur ​​dan adil. Dengan harapan menemukan pemimpin yang andal. penegakan hukum dan kedudukan yang sama dari setiap orang di hadapan hukum.

Kebenaran dan keadilan tidak dapat diciptakan tanpa penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak boleh buta atau bias. Karena setiap warga negara memiliki posisi yang sama di depan hukum. Karena itu, setiap pelanggaran hukum harus dihukum berat.

Jaminan hak asasi manusia
Sistem demokrasi akan berhasil dilaksanakan jika dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Karena hak fundamental ini adalah benar